Mengapa ERP ialah Kewajiban
seperti pada banyak kota besar lain, kendaraan motor jadi raja jalanan. Keadaan ini mengakibatkan pemerintahan kota, masyarakat kota dan warga yang ada di teritori sekelilingnya, seolah-olah kenakan kacamata kuda dan kesusahan menyaksikan peluang yang lain dapat direalisasikan lewat implementasi elektronik road pricing (ERP). Walau sebenarnya tidak perlu begitu.
Sekian tahun keadaan itu dibuat oleh pengadaan prasarana yang terus-terusan menganakemaskan dan mengokohkan supremasi kendaraan motor, bantuan bahan bakar minyak, dan peningkatan teritori yang acakadut. Mengakibatkan, imbas-dampak negatif yang sebenarnya tidak dapat diremehkan jadi tersisihkan. Beragam imbas itu: pencemaran udara yang tetap lebih buruk, kemacetan yang semakin bertambah menggila, tingkat kematian di jalan yang lebih tinggi, dan resiko kesehatan untuk khalayak karena malas bergerak (sedentary lifestyle).
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
Richard Eliezer Dijatuhi vonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Mahfud Md Tepok Tangan
Sejauh ini telah terlalu banyak yang menjelaskan berapa kronis problem-problem itu. Pencemaran udara jadi karena 5 juta lebih kasus kesehatan /tahun yang menelan ongkos di atas Rp 6 triliun; kemacetan bikin rugi ekonomi yang ditaksir sekurangnya Rp 51 triliun tiap tahun; tubrukan di jalan hilangkan 2-3 nyawa per jam; dan ongkos kesehatan yang perlu dikeluarkan untuk menangani beberapa penyakit karena obesitas—penyakit stroke dan jantung, diabetes, dan lain-lain—terus membesar.
Yang tidak kalah gentingnya ialah keterikatan akut karena peraturan salah mengerti itu mengakibatkan terbelahnya khalayak saat kebersama-samaan malah sedang diperlukan untuk mengatasi beberapa masalah yang terdapat, rintangan terberat yang ditemui warga sekarang ini: kritis cuaca.
Kritis cuaca sebagai peristiwa yang telah lama dijumpai pemicunya, yaitu keterikatan pada bahan bakar fosil. Di perkotaan di penjuru dunia, bidang transportasi sebagai sumber paling besar emisi karena pemakaian bahan bakar fosil–emisi hasilkan gas rumah kaca, pemicu kritis cuaca, dan mengotori udara dengan polutan yang beresiko untuk kesehatan. Di Jakarta, menurut pengkajian Penting Taktikes dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2020, angkanya dapat capai 70 %.
Katakan Pembangunan di Wilayahmu! Capai Keseluruhan Hadiah Rp30 Juta dan Healing Trip!
Benar-benar terang, sebetulnya, apa jalan keluar dari beberapa masalah yang bukan hanya rumor kemacetan itu: kurangi pemakaian kendaraan motor. Ini sebagai kebenaran. Bila pemerintahan Jakarta ingin sungguh-sungguh mengatasi semua imbas negatif keterikatan pada kendaraan motor, implikasi ERP, sebagai taktik yang memiliki sifat memaksakan (push faktor), tidak dapat tidak harus diwujudkan.
Singapura, yang sudah mengaplikasikannya semenjak April 1998, nyaris selalu disebutkan dalam ulasan berkenaan ERP. Tetapi ERP sebenarnya cuman satu tipe pola pungutan ongkos untuk kendaraan motor yang ingin melalui satu jalan. Ada pola lain, misalkan low emission zona charge. Tetapi, apa pun itu polanya, yang sebetulnya harus dipahami ialah bagaimana aplikasinya dapat capai arah. Efektifkah? Apa alternative-nya? Bagaimana jika skema-skema itu dibanding dengan beberapa langkah lain?
Kimberly Nicholas dan Paula Kuss dari Lund University Centre for Sustainability Studies menjawab beberapa pertanyaan itu lewat pengkajian pada dari hasil beberapa langkah yang sudah digerakkan di beberapa kota di Eropa. Hasil atau penemuan dari beberapa langkah itu didapat dari nyaris 800 laporan dan study kasus yang sudah melalui pelajari sepekerjaan, yang dipublikasi semenjak 2010.
Rangking Paling atas Taktik Pengurangan Kendaraan Bermotor
Interferensi
Komponen Ancaman
Komponen Stimulan
Congestion charge
Sopir bayar untuk masuk kota
Penghasilan digunakan untuk perkuat mekanisme transportasi lestari
Pengaturan parkir dan jalan raya
Kurangi tempat parkir, mengganti jalur jalan raya
Mengubah tempat parkir jadi lajur sepeda dan trotoar; menambahkan jalan bebas kendaraan motor
Zone jalan raya terbatas
Batasi kendaraan motor di beberapa teritori kota (terkecuali penghuni)
Denda dari pelanggaran dipakai untuk memodali transportasi umum
Service mobilisasi untuk pelaju
Pegawai dikasih kartu bebas transportasi umum, lalu disiapkan angkutan terbatas ke arah kantor
Ongkos parkir pada tempat kerja
Sopir bayar parkir pada tempat kerja
Pola pemberian uang untuk pemakaian angkutan umum; penghasilan parkir untuk memodali transportasi umum
Sumber: Kimberly Nicholas, “12 Best Ways to Get Cars Out of Cities”, The Conversation, 14 April 2022
Nicholas dan Kuss secara eksklusif berusaha membuat rangking untuk 12 cara yang kuantitatif bisa dibuktikan paling efisien (lima salah satunya ada pada tabel). Rangking ini dipandang sebagai refleksi dari kesuksesan kurangi pemakaian kendaraan motor dan membenahi kualitas kehidupan dan mobilisasi yang lestari untuk masyarakat kota.
Hasilnya? Dari 12 cara itu, tidak salah bila konsentrasi ditujukan ke tiga posisi paling atas yang langsung dapat digerakkan pemerintahan kota. Perlakuan yang paling efisien ialah congestion charge atau pungutan untuk masuk teritori macet (pola yang sama dengan ERP). Pungutan ini dapat kurangi volume kendaraan di perkotaan di antara 12 dan 33 %.
Di posisi ke-2 dan ke-3 ialah pemerlakukan jalan bebas kendaraan motor dan pembangunan lajur sepeda terlindungi, dan penentuan larangan masuk untuk kendaraan motor di beberapa teritori kota. Masing-masing dari ke-2 cara ini dapat mewujudkan pengurangan volume kendaraan motor 11-19 % dan 10-20 %.
Sudah pasti, dapat muncul prediksi mengenai hasilnya bagaimana bila beberapa langkah itu digerakkan berbarengan. Dalam realitanya, demikianlah yang berjalan di beberapa kota yang pengalaman dan kesuksesannya ditelaah: tidak ada cara tunggal, selalu berbentuk gabungan. Berikut yang sebenarnya dibutuhkan di Jakarta.
Dalam kata lain, ERP saja tidak cukup. Meskipun begitu, argumentasi yang selalu disodorkan jika “ERP bisa saja diterapkan tetapi benahi dahulu transportasi umum” atau “ERP baik tapi… [alasan yang lain]” tidak langsung harus difasilitasi. Ini nalar kedaluwarsa telur atau ayam dahulu. Dengan kegawatan kondisinya, sebuah cara bagaimana juga harus dimulai; cara ini dapat darimanakah saja pada keadaan yang terdapat. ERP nampaknya sebagai kebenaran sebagai “langkah awal diperjalanan seribu km”.
Peraturan yang bagus harusnya tidak didasari atas berkeberatan-keberatan dari barisan tertentu yang sejauh ini nikmati privilese, mendapatkan fokus. Dasar peraturan untuk kebutuhan yang luas sebaiknya pengkajian ilmiah, atau, sekurangnya, pelajaran pengalaman dari yang terdapat, dari mana saja aslinya. Implementasi ERP di beberapa kota sebenarnya sudah menunjukkan jika dia mempunyai potensi membuka mata beberapa khalayak yang sejauh ini bergantung pada kendaraan motor individu jika ada peluang lain.
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
5 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
Katakan Pembangunan di Wilayahmu! Capai Keseluruhan Hadiah Rp30 Juta dan Healing Trip!
Gelaran F1 Powerboat, Sopir Bentor di Toba: Omzet Naik Empat Kali Lipat
Merek Journalism untuk Komunikasi Politik di Pemilu 2024
Cabut Selekasnya Perpu Cipta Kerja
Keadilan untuk Anak Buah Si Jenderal
Referensi Informasi
Kelucuan konyol Yana Cadas Pangeran: Polisi Rileks Sajalah
29 November 2021
Argumen Mengapa MUI DKI Jakarta Perlu Menggagalkan Siber Army Anies Baswedan
22 November 2021
Portal Aduan ASN Terlalu berlebih
14 November 2019
Amburadulnya Penyeleksian Pimpinan KPK
27 Agustus 2019
Rintangan Ekonomi Presiden Dipilih
8 Juli 2019
Tidak boleh Jadi Intimidasi Baru
18 September 2018
Ratna – Galih, Cinta – Rangga, Milea – Dilan
14 Februari 2018
Gary Oldman dalam Badan Churchill
28 Januari 2018
Daoed Joesoef
28 Januari 2018
Gilead, Fantasi yang Ada di Depan Mata
8 Januari 2018
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
5 jam yang lalu
Kasus penganiyaan oleh Mario Dandy Satrio, anak petinggi pajak, sirene untuk kita agar semakin memerhatikan skema asuh anak-anak. Imbas dari skema asuh dan dampak peradaban sosial yang jelek.
Katakan Pembangunan di Wilayahmu! Capai Keseluruhan Hadiah Rp30 Juta dan Healing Trip!
15 jam yang lalu
Gelaran F1 Powerboat, Sopir Bentor di Toba: Omzet Naik Empat Kali Lipat
15 jam yang lalu
Gelaran balap internasional F1 Powerboat di Balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang berjalan 25-26 Februari 2023 memberikan karunia
Merek Journalism untuk Komunikasi Politik di Pemilu 2024
6 hari kemarin
Citizen journalism seperti TempoWitness dapat direplikasi jadi mode untuk peningkatan merek journalism sebagai perangkat komunikasi politik di pemilu 2024.
Cabut Selekasnya Perpu Cipta Kerja
7 hari kemarin
Bukannya menggodoknya bersama khalayak, suara beberapa pakar yang suka-rela menolong membikinkan analitis saja dilawan dan diacuhkan. Beberapa periset yang krisis pada UU Cipta Kerja justru mendapatkan gempuran cyber.
Keadilan untuk Anak Buah Si Jenderal
7 hari kemarin
Keputusan Majelis Hakim ini memunculkan melawan seperti ada yang menyebutkan jika Tersangka RE lah yang menyelesaikan Mendiang JH tetapi dari sudut pandang yang kebalik tanpa Tersangka RE buka tirai kejahatan ini menjadi sikap busuk yang ada di selimut kejahatan cendekiawan.
Surabaya Ke arah Kota Pantas Anak Dunia
10 hari kemarin
Wali Kota Surabaya mengirim surat ke UNICEF Indonesia untuk jadikan Surabaya sebagai anggota Kota Pantas Anak Dunia.
DPR Gelar Rapat Pleno Penutupan Periode Sidang III
11 hari kemarin
Sufmi Dasco sampaikan beberapa ketentuan, satu diantaranya DPR memutuskan RUU mengenai Kesehatan jadi RUU saran ide DPR RI.
Kerugian Kodam di Setiap Propinsi
14 hari kemarin
Pembangunan Kodam baru beresiko menarik tentara pada masalah-urusan sipil. Ini memunculkan kerugian karena sama juga kembalikan dwifungsi TNI.
Hari Jurnalis Nasional 2023: Momen Refleksi Jurnalis Indonesia
17 hari kemarin
Jurnalis harus sanggup tingkatkan intelektualitas khalayak dalam membandingkan di antara informasi berbohong, informasi hoaks (disinformasi/misinformasi), dan informasi tidak tepat.
Paling populer di Kolom
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
5 jam yang lalu
Terbaru di Kolom
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
5 jam yang lalu
Merek Journalism untuk Komunikasi Politik di Pemilu 2024
6 hari kemarin
Cabut Selekasnya Perpu Cipta Kerja
7 hari kemarin
Keadilan untuk Anak Buah Si Jenderal
7 hari kemarin
Mengapa ERP ialah Kewajiban
11 hari kemarin
Kerugian Kodam di Setiap Propinsi
14 hari kemarin
Hari Jurnalis Nasional 2023: Momen Refleksi Jurnalis Indonesia
17 hari kemarin
Keadilan untuk Hasya
21 hari kemarin
Cak Nun yang Saya Kagumi
28 hari kemarin
Gagalkan Peningkatan Ongkos Haji
28 hari kemarin
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
