Komnas HAM Cabut Kesepakatan Interval Kemanusiaan di Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memilih untuk hentikan persetujuan interval kemanusiaan di Papua. Beberapa komisioner Komnas HAM masa 2022-2027 memiliki pendapat kesepatan itu mempunyai kecacatan dalam soal pembikinan keputusan sampai faksi yang tanda-tangani persetujuan itu.
“Komnas HAM tidak pada status untuk meneruskan kesepaktan itu,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Rabu, 8 Februari 2022.
HNW: Pengajaran Tolong Majukan Papua
Persetujuan Interval Kemanusiaan di Papua sebagai kesepakatan yang dibikin atas ide komisioner Komnas HAM masa 2017-2022. Kesepakatan ini dibikin sebagai proses untuk hentikan sementara contact senjata antara faksi yang memiliki konflik di Papua.
Ide interval kemanusiaan dilaksanakan oleh Komisioner Komnas HAM masa 2017-2022 di periode akhir kedudukannya yaitu 12 November 2022. Kesepakatan ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM masa itu, Ahmad Taufan Damanik dengan Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kesepakatan ini ditandatangani di Jenewa pada 23 November 2022.
Atnike menjelaskan komisioner Komnas HAM masa 2022-2027 sudah menilai peranjian itu. Penilaian dilaksanakan proses dari ambil keputusan di intern Komnas HAM, sampai proses penandatanganan. Hasilnya, Atnike dan mitranya temukan beberapa kekeliruan proses dalam pembikinan persetujuan itu.
TNI Monitor Proses Perundingan Pembebasan Pilot Susi Air yang Ditawan OPM
Atnike mengatakan temukan bukti jika keputusan itu bukan keputusan sah lembaganya, karena ditetapkan di luar keputusan Sidang Pleno Komnas HAM. Sidang pleno sebagai rapat di Komnas HAM yang sudah dilakukan oleh semua komisioner untuk ambil sebuah keputusan instansi.
“Proses ide Interval Kemanusiaan yang sudah dilakukan tidak sesuai proses dan proses ambil keputusan di Komnas HAM,” katanya.
Bekas Direktur Jurnal Wanita itu memandang status Komnas HAM dalam penandatanganan Kesepakatan Interval Kemanusiaan itu pun tidak tepat. Menurutnya, Komnas HAM bukan faksi yang memiliki konflik di Papua hingga tidak memiliki hak tanda-tangani kesepakatan. Karena dua argumen itu, Komnas HAM putuskan tidak untuk meneruskan kesepakatan itu.
Meskipun begitu, Atnike menjelaskan Komnas HAM masih tetap menggerakkan usaha diskusi kemuniasaan untuk membuat keadaan aman di Papua. Ia menjelaskan dorongan pada diskusi itu perlu dilaksanakan dengan memprioritaskan konsep HAM, transparan, responsibilitas dan sama-sama menghargai, dan sama sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi Komnas HAM.
Informasi Seterusnya
Disokong Jokowi Mania, Prabowo: Saya Berasa Lebih Muda 23 Tahun
10 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
HNW: Pengajaran Tolong Majukan Papua
TNI Monitor Proses Perundingan Pembebasan Pilot Susi Air yang Ditawan OPM
Jaringan Damai Papua Paksa Jokowi Kerjakan Pendekatan Damai Menyelamatkan Pilot Susi Air
Tersebar Photo OPM Bersama Pilot Susi Air, Reaksi Pemerintahan Selandia Baru?
Rangkaian Gempa Jayapura Saat ini masih Terjadi, Lebih Kompleks dibanding Gempa Turki
OPM Launching Video Penyanderaan Pilot Susi Air: Kami Tangkap karena Negara Tidak Mengakui Papua Merdeka
Referensi Informasi
Politisi PPP Ngomong yang Ingin Khofifah Jadi Calon wakil presiden Bukan Cuma Prabowo
4 jam yang lalu
Jokowi Berharap Ketua Umum Baru Dapat Reformasi Keseluruhan PSSI
6 jam yang lalu
Jokowi Berikan Peringatan Frekwensi Musibah di Indonesia Naik 81 %
8 jam yang lalu
Ketua Komisi III DPR Ungkapkan Salah Satu Pemikiran Koreksi UU MK
10 jam yang lalu
Bermacam Tanggapan Kuasa Hukum pada Vonis 5 Tersangka Kasus Brigadir J
11 jam yang lalu
Politisi NasDem Sebutkan Ada Instansi Negara Kacaukan Safari Politik, Anies Tidak Berasa Terusik
13 jam yang lalu
Bantu Prabowo Subianto, Ketua umum Joman Ungkapkan Isi Perbincangan dengan Pejabat NasDem
21 jam yang lalu
DPR Sepakati RUU Penentuan Perpu Cipta Kerja Dibawa ke Pleno, 2 Fraksi Plus DPD Menampik
1 hari kemarin
KPK Terus Telurusi Aset-Aset Lukas Enembe
1 hari kemarin
Richard Eliezer Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Mahfud Md Tepok Tangan
1 hari kemarin
HNW: Pengajaran Tolong Majukan Papua
2 jam yang lalu
HNW memberikan dukungan mengembangnya lembaga-lembaga pengajaran di Papua
TNI Monitor Proses Perundingan Pembebasan Pilot Susi Air yang Ditawan OPM
1 hari kemarin
Kisdiyanto benarkan faksinya tidak akan mengikuti keinginan OPM yang minta supaya TNI mengaku kemerdekaan Papua.
Jaringan Damai Papua Paksa Jokowi Kerjakan Pendekatan Damai Menyelamatkan Pilot Susi Air
1 hari kemarin
Jaringan Damai Papua menekan Presiden Jokowi lakukan pendekatan damai dengan barisan membawa senjata untuk lepaskan pilot Susi Air.
Tersebar Photo OPM Bersama Pilot Susi Air, Reaksi Pemerintahan Selandia Baru?
1 hari kemarin
OPM melaunching photo sedang dengan pilot Susi Air yang ditawan semenjak minggu kemarin. Selandia Baru membuka suara.
Rangkaian Gempa Jayapura Saat ini masih Terjadi, Lebih Kompleks dibanding Gempa Turki
1 hari kemarin
Rangkaian gempa di Jayapura kembali datang ini hari, Rabu 15 Februari 2023. BMKG perbandingan dengan Gempa Turki dan Gempa Ambon.
OPM Launching Video Penyanderaan Pilot Susi Air: Kami Tangkap karena Negara Tidak Mengakui Papua Merdeka
1 hari kemarin
TPNPB-OPM melaunching video penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Marten. Di video itu, barisan itu menerangkan argumennya menahan Philip.
Rangkaian Pro-Kontra Hukuman Mati Ferdy Sambo
1 hari kemarin
Vonis Hukuman mati yang dijatuhkan pada tersangka Ferdy Sambo memetik kontroversi dari beragam faksi dari Mahfud Md, KontraS dan Komnas HAM
Keluarga Meminta Komnas HAM Dampingi Kasus Pembunuhan Pengemudi Taksi Online oleh Anggota Densus 88
1 hari kemarin
Keluarga minta Komnas HAM menjaga pengusutan kasus pembunuhan pada Sony Rizal Taihitu, pengemudi taksi online oleh anggota Densus 88.
TNI – Polri Kerahkan Pesawat sampai Helikopter Mencari Pilot Susi Air yang Ditawan OPM
1 hari kemarin
OPM melaunching photo pilot Susi Air Kapten Philip Max Marten yang ditawan semenjak Selasa minggu kemarin.
OPM Launching Photo Pilot Susi Air yang Ditawan, Gunakan Kaus Bintang Kejora
1 hari kemarin
Sambom menyebutkan pilot Susi Air Kapten Philip jadi agunan faksinya lakukan perundingan politik pada Indonesia.
Paling populer di Nasional
Jokowi Angkat Berbicara masalah Vonis Mati Ferdy Sambo
6 jam yang lalu
Kemenag dan DPR Setuju Ongkos Haji 2023 Rp 90 Juta, Jamaah Bayar Rp 49,8 Juta
21 jam yang lalu
Jejeran Pemikiran yang Memperberat dan Memudahkan Vonis Richard Eliezer
9 jam yang lalu
Vonis Hukuman Mati dari Ferdy Sambo sampai Freddy Budiman
13 jam yang lalu
Kewibawaan Presiden Jokowi Ditanyakan Karena Kasus Intoleransi Beragama Saat ini masih Ramai Terjadi
23 jam yang lalu
23 jam yang lalu
Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun, Saat ini masih Ingat Kuasa Hukum Awalnya Deolipa Yumara?
12 jam yang lalu
Kemenag Hapus Ongkos Penyediaan Gelang Haji Sebesar Rp 5,5 Miliar, Ini Manfaat Gelang Haji
11 jam yang lalu
Dorong Jawara ke Pemilihan presiden 2024: Ini Sukarelawan Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo
11 jam yang lalu
Tidak Banding Vonis Richard Eliezer, Kejagung Singgung Maaf dari Orang Tua Brigadir Yosua
2 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Disokong Jokowi Mania, Prabowo: Saya Berasa Lebih Muda 23 Tahun
10 menit yang lalu
Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Lapangan terbang Paro Sukses Ditangkap
11 menit yang lalu
Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-undang, Said Iqbal: Pekerja, Petani dan Sopir Akan Berhenti Nasional
34 menit yang lalu
PKB Rintangi Khofifah Saingi Cak Imin: Lebih Baik Lanjut Jadi Gubernur Jawa timur
38 menit yang lalu
Mengangkat Kemanusiaan dalam RUU PPRT
40 menit yang lalu
Jokowi dan Megawati Membuka Suara Masalah Vonis Mati Ferdy Sambo
42 menit yang lalu
Macam Reaksi Tanggapi Vonis Ferdy Sambo Cs, dari Presiden Jokowi sampai Megawati
55 menit yang lalu
Ketua MPR Mengajak Dukung Tinggi Nilai Toleran Agama
56 menit yang lalu
Argumen Beragam Instansi Menuntut Legitimasi RUU PPRT Selekasnya
1 jam yang lalu
Jumpai Jokowi di Istana, Prabowo Subianto: Itu Namanya RHS
1 jam yang lalu
