IM57 Sebutkan Penerbitan Perpu Cipta Kerja Mempunyai potensi Menghancurkan Konstitusi

IM57 Sebutkan Penerbitan Perpu Cipta Kerja Mempunyai potensi Menghancurkan Konstitusi

Koordinator Indonesia Panggil 57, Praswad Nugraha, menyebutkan penerbitan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja mempunyai potensi menghancurkan konstitusi. Menurutnya ada tiga argumen kenapa penerbitan Perpu itu berpotensi beresiko itu.

Pertama, kata Praswad, penerbitan Perpu itu menihilkan keterlibatan khalayak dalam negara demokrasi. Dia menerangkan hal itu dilandasi dari keputusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 yang menyebutkan UU Cipta Kerja jadi inkonstitusional tetap jika dalam 2 tahun tidak pembaruan, karena satu diantaranya tidak ada keterlibatan khalayak yang memiliki makna.

Aktor Mutilasi di Bekasi Diperhitungkan Tutup Sirkulasi dengan Plastik untuk Samarkan Berbau

“Bukannya lakukan penjaringan inspirasi yang sanggup menjawab masalah itu, justru presiden ambil langkah cepat-cepat dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja,” kata Praswad lewat info tercatat pada Ahad, 1 Januari 2022.

Praswad menyebutkan penerbita Perpu itu seperti kembali lagi ke periode Orde Baru di mana kekuasaan terpusat di instansi eksekutif. Karena, katanya, pembikinan Perpu itu seakan menyiasati keputusan MK dan mengatakan tidak ada masalah kembali berkenaan UU Cipta Kerja.

“Ini dapat mempunyai potensi pengartian presiden dapat kurangi akar pembagian kekuasaan dalam konstitusi yang tegas diperjuangkan saat reformasi,” katanya.

Paling akhir, kata Praswad, penerbitan Perpu itu bisa saja preseden jelek untuk demokrasi di Indonesia. Dia menyebutkan penerbitan Perpu itu sama juga putuskan usaha pemantauan khalayak lewat MK yang mana awalnya pemerintahan selalu merekomendasikan supaya lakukan tuntutan ke MK jika tidak senang dengan undang-undang yang sudah diedarkan.

“Di depan, bisa jadi ini jadi kekuatan keberulangan di mana khalayak menang tuntutan di MK. Satu kali lagi posisi hukum sebagai panglima cuma slogan semata,” tutur bekas penyidik senior KPK itu.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyikapi masalah Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja yang baru diedarkan.

Perpu Cipta Kerja dipandang tidak bertumpu pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.

Erick Thohir akui belum membaca Perpu Cipta Kerja.

Bekas Ketua MK ini memandang tidak ada kegawatan memaksakan untuk mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.

Perpu Cipta Kerja sebetulnya telah syah. Tetapi legalitas penerbitan Perpu ini pantas ditanyakan.

Politisi Partai Demokrat Santoso menjelaskan pemakzulan pada Jokowi tidak dapat muncul karena Perpu Cipta Kerja. Konsolidasi gendut bantu Jokowi.

Politisi Partai Demokrat Lucy Kurniasari menjelaskan, Perpu Cipta Kerja hilangkan cuti panjang dan mengatur liburan satu hari saja.

Pengakuan Luhut masalah OTT KPK buat citra Indonesia buruk tuai tanggapan dari beberapa faksi. Bekas Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga ikut memberi komentar.

Presiden Jokowi mengeklaim dapat menerangkan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, masalah biasa.

DPR disuruh selekasnya akhiri periode reses untuk mengulas masalah Perpu Cipta Kerja dan pemakzulan pada Presiden Jokowi.

 

Aktor Mutilasi di Bekasi Diperhitungkan Tutup Sirkulasi dengan Plastik untuk Samarkan Berbau Previous post Aktor Mutilasi di Bekasi Diperhitungkan Tutup Sirkulasi dengan Plastik untuk Samarkan Berbau
10 Strategi Jaga Kesehatan Otak Next post 10 Strategi Jaga Kesehatan Otak