HUT 9 UU Dusun Mendes PDTT Tapak Kaki di Titik 0 Selatan Indonesia
Menteri Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, rayakan hari lahir ke-9 Undang-Undang Dusun (UU Dusun) di Dusun Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 14 Januari 2023. Abdul Halim memijakan kakinya di titik 0 Selatan Indonesia yang berada di dusun itu dan menandatangi prasasti di gundakan batu pantai selatan itu.
15 Kelurahan di Jakarta Belum Punyai Puskesmas DPRD DKI Memang Tidak Gampang
Kehadiran Mendes PDTT ke Rote Ndao ditemani istrinya Lilik Umi Nasriiyah dalam lawatan itu. Ada pula Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi dan istrinya Zara Murzandiana, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, dan beberapa petinggi kementerian yang lain..
“Saya tiba ke sini dalam rencana sembilan tahun UU Dusun, persisnya titik 0 Selatan Indonesia,” kata Abdul Halim di antara kunjungannya ke wilayah itu.
Menurutnya, karena reformasi dan kepimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pembangunan dusun alami pemercepatan yang hebat. Menurutnya, di zaman kepimpinan Jokowi, pemerintahan sudah salurkan dana dusun sampai Rp 470 triliun.
Abdul Halim Iskandar mengeklaim dana dusun itu benar-benar dirasa warga di perdesaan.
“Bahkan juga wilayah tepian, paling luar dan ketinggalan rasakan faedah dari dana dusun,” terangnya.
UU Dusun, menurutnya, telah berusia sembilan tahun, hingga perlu dilaksanakan revisi-revisi sesuaikan dengan perubahan wilayah.
“Saya setuju dengan inspirasi dari kades, dan warga untuk merevisi UU itu,” ucapnya.
Salah satunya yang hendak dikoreksi yaitu berkaitan periode kedudukan kades, awalnya enam tahun bisa menjadi sembilan tahun. Hingga kades dapat penuhi janji-janjinya saat kampanye.
Politisi dari PKB itu menytakan peringatan sembilan tahun UU Dusun ialah momen untuk tingkatkan ikut serta dusun, perkuat pembangunan di dusun dan pendayagunaan warga dusun.
“Dua hal yang selalu dikatakan Presiden, kemajuan ekonomi dan kenaikan sumber daya manusia,” ucapnya.
Karenanya, ia ajak semua piranti dusun, pengiring dusun dan warga dusun untuk selalu berusaha tingkatkan ekonomi dan SDM di dusun. “Itu sama dengan 84 % kontributor pembangunan di Indonesia saat ini,” katanya.
Pada 2023, menurutnya, Kemendes PPDT mendapatkan tambahan peruntukan bujet dari Rp68 triliun, jadi Rp70 triliun. Dari segi peraturan sedikit berbeda, terkecuali dana BLT dusun, di mana pada 2022 optimal 40 %, tetapi di 2023 optimal 25 % dari dana dusun.
Ada pula pemberian dana operasional pemerintahan dusun sejumlah 3 % dari dana dusun. “Kami sedang perjuangkan wujud pertanggungjawabannya, tidak berbentuk adcost, tetapi lumsum, hingga tidak memberatkan dusun,” ucapnya.
“Saya percaya dan yakin kades akan lakukan sama sesuai ketentuan yang ditetapkan dan untuk kebutuhan warga,” pungkasnya.
UU Dusun ditetapkan oleh DPR pada 18 Desember 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatanganinya pada 15 Januari 2014. Undang-Undang ini memercayakan pemerintahan pusat untuk memberi peruntukan dana langsung ke dusun. Disamping itu, dalam undang-undang itu ditata masalah tata urus pemerintah dusun seperti pembangunan Tubuh Pembicaraan Dusun.
Meski begitu, pengucuran dana dusun tidak seutuhnya pas target. Beragam kasus korupsi dana dusun juga terjadi semenjak awalnya. Bahkan juga, ada kasus di mana pembocor kasus korupsi itu dikriminalisasi seperti kasus yang menerpa Bendahara Keuangan di Dusun Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati, pada 2021 kemarin.
